Teori Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Teori Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan (Soeparmoko, 2002). Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan kebijakan, haruslah memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah, dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah/regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut Otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Armida, 2000). Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut .

John Glasson (1990) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. Oleh sebab itu maka kegiatan basis mempunyai peranan penggerak utama (prime mover role) dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad,1999). Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (job creation). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat karena disetiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda, mempunyai karakteristik tersendiri, laju pertumbuhan ekonomi maupun potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Daerah Sulawesi Tengah sebagai salah satu propinsi yang ada di pulau Sulawesi, merupakan propinsi terbesar di pulau Sulawesi ditinjau dari segi luas wilayah, Sulawesi Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 63.678 km2 sedangkan propinsi Sulawesi Selatan hanya sebesar 62.365 km2 , Propinsi Sulawesi Utara mempunyai luas wilayah sebesar 15.273 km2 dan Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar 38.140 km2. Namun demikian dengan luas wilayah yang relatif besar serta jumlah penduduk yang tidak